Berita Inforamsi Bola Terbaru 2021
HUT Kabupaten Tasikmalaya, Wagub Jabar Tekankan Inovasi dan Kolaborasi | Polri Pastikan Video Rusuh Demonstran di Jakarta Tolak PPKM Hari Ini Hoaks | Zenius sebut Pembelajaran Adaptif Terbukti Lebih Efektif Latih Pemahaman Siswa | Satu Tahun Restrukturisasi, Pertamina Lebih Lean dan Agile | Jabar Matangkan Bansos Provinsi untuk Warga Terdampak PPKM | RUPSLB BRI Setujui Right Issue 28 Miliar Lembar Saham | Gubernur Jatim Minta Maaf Jika Penanganan COVID-19 Belum Memuaskan | Bupati Jember Sumbangkan Gajinya untuk Bantu Warga Terdampak Pandemi | Marco Motta, Brwa Nouri, dan Parade Serdadu Impor Gaek di Liga 1 | Kapolri Sebar Ribuan Bansos untuk Warga Terdampak PPKM Darurat di Bandung | Jenderal Andika Perkasa Kirim 100 Prajurit TNI Latihan di Amerika | PPKM Darurat Tekan Mobilitas Warga Tangerang hingga 30 Persen | Doa Lintas Agama, Ridwan Kamil Doakan Masyarakat Dilindungi dari COVID-19 | 10 Perusahaan Teknologi Ini Disebut Disukai Banyak Karyawan | BOR Turun, Ridwan Kamil Minta Masyarakat Terus Kurangi Mobilitas |
Home Sitemap Cari disclaimer Contack Me  

Ridwan Kamil Minta Perusahaan dan Industri Taati Peraturan PPKM Darurat

Oleh : Rista Simbolon (Via TintaHijau ) | Diterbitkan 2 Minggu yang lalu | Short link: https://oto.sumutkota.com/link/8474812

Bagikan Ke : Facebook Twitter




KOTA BANDUNG, TINTAHIJAU.com -- Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) intens menekan mobilitas masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Salah satunya dengan mengimbau perusahaan maupun industri untuk menaati aturan PPKM Darurat, khususnya terkait izin operasional maupun kapasitas penerapan Work From Office (WFO).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menegaskan, perusahaan maupun industri yang dapat beroperasi selama PPKM Darurat harus memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kawasan Industri (IOMKI). Kapasitas WFO pun harus disesuaikan dengan sektor dan peraturan yang berlaku.

"Karena berdasarkan laporan yang datang dari lapangan, terjadi dinamika. Semua mengaku punya IOMKI," ucapnya saat mengikuti video conference Rakor Perubahan Pengaturan WFO/WFO dalam Sektor Esensial dan Kritikal bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (7/7/2021).



Saat ini, pemerintah pusat tengah merumuskan peraturan terbaru mengenai usulan peraturan bagi sektor esensial dan kritikal. Hal tersebut guna dipahami pemilik usaha, khususnya pabrik-pabrik yang ada di Jabar.

Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- menginstruksikan petugas yang melakukan sidak untuk mengecek apakah perusahaan ataupun industri memiliki IOMKI. Pengecekan dilakukan untuk memastikan perusahaan maupun industri yang beroperasi mengikuti aturan PPKM Darurat.

“Kami meminta ditunjukkan elektronik IOMKI-nya seperti apa, lalu 50 persen pabrik WFO dan sisanya di rumah,” ucapnya.

“Kami tetap akan melaksanakan sidak dan mengizinkan bagi perusahaan yang sudah mempunyai IOMKI dengan kapasitas 50 persen,” imbuhnya.



Menurut Kang Emil, pihaknya sudah meminta kepala daerah di Jabar untuk menerbitkan surat edaran terkait definisi sektor esensial dan kritikal. Itu dilakukan agar perusahaan maupun industri memahami peraturan PPKM Darurat dalam menjalankan kegiatan usahanya.

“Saya kemarin sudah rapatkan kesimpulannya kepala daerah kota/kabupaten harus mengirimkan surat edaran apa itu definisi esensial dan kritikal. Jadi semua itu berkilah disitu semua mengaku esensial padahal tidak,” tuturnya.

Selain itu, Kang Emil pun meminta perusahaan dan industri untuk memiliki Satgas COVID-19. Nantinya, Satgas COVID-19 tersebut bertugas melaporkan karyawan yang terpapar COVID-19 kepada Satgas Kabupaten/Kota dan Satgas Provinsi.



“Karena berdasarkan laporan yang diterima dari Bupati Karawang dan Bekasi, mereka tidak mempunyai satgas dan tidak mengurus pekerjanya yang terdampak COVID-19,” ucapnya.

“Oleh karena itu, saya menekankan bahwa wajib untuk industri mempunyai satgas di level masing-masing khususnya di pabriknya," tambahnya.

Kang Emil menyatakan, semua pihak harus turut berkontribusi menyukseskan PPKM Darurat dalam menekan kasus COVID-19. Salah satunya dengan menaati aturan PPKM Darurat, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Harapan saya, jangan sampai PPKM Darurat itu diperpanjang karena kita tidak ikut berpartisipasi,” katanya.

FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom
E-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.



Ridwan Kamil Minta Perusahaan dan Industri Taati Peraturan PPKM Darurat | Bang Naga | on 9:07:43pm Selasa 27 Juli 2021 | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Ridwan Kamil Minta Perusahaan dan Industri Taati Peraturan PPKM Darurat
Description: Ridwan Kamil Minta Perusahaan dan Industri Taati Peraturan PPKM Darurat
Alamat: https://oto.sumutkota.com/news/8474812/ridwan-kamil-minta-perusahaan-dan-industri-taati-peraturan-ppkm-darurat.html
Artikel Terkait






                            RUPSLB BRI Setujui Right Issue 28 Miliar Lembar Saham

RUPSLB BRI Setujui Right Issue 28 Miliar Lembar Saham


Sumutkota.com ... Read More →










Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Latest Update

  • Chevrolet Corvette yang Gak Jadi Diproduksi
  • Selangkah Lagi Jadi Pemain MU, Intip Koleksi Mobil Raphael Varane
  • Selama Pandemi, Orang Lebih Banyak Jual Mobkas atau Beli Mobkas?
  • Mitsubishi Berharap Luncurkan Truk Listrik Fuso eCanter di Indonesia, Tapi...
  • Potret PO Sinar Jaya yang Berjuluk Bus Sejuta Umat
  • Ini Velg Bukan Sembarang Velg, Bikinnya Saja 5 Tahun
  • MotoGP San Marino Akan Dipadati Penonton Meski Pandemi COVID-19 Belum Reda
  • Ingat! Ganti Ban Lebih Kecil Bikin Motor Nggak Kuat Angkut Beban
  • Gandeng Carsome, Pameran Modifikasi IMX 2021 Siap Diselenggarakan

  • Terpopuler

    Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI CNN Zodiak
    © 2017 - 2021 oto.sumutkota.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

    DMCA.com Protection Status


    Page loads : seconds